Perhutani lakukan MoU Dengan Kajari Rembang

SUARAJAVAINDO.COM, MANTINGAN – PEHUTANI (Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mantingan dan Kebonharjo Selasa siang (06/04) Lakukan MoU dengan Kejaksaan Negeri Rembang dalam Pendampingan bidang Hukum Pidana dan Perdata. Pelaksanaan MoU dilakukan diruang metting room Kajari Rembang. Selasa, 6/4/21.

Hadir dalam penandatanganan MoU Kajari Rembang Anita Asterida yang didampingi kasi Perdata dan Penuntutan Dwi Ciptotunggal. Turut hadir Administratur KPH Mantingan Widodo Budi Santoso bersama Waka Adm Dwi Anggoro Kasih beserta Asper Medang dan Danru Polmob Tatang. Sedangkan dari KPH Kebonharjo Dipimpin Langsung oleh Administraturnya Joko Santoso yang juga didampingi Waka Adm Titus Ariyanto, Asper dan juga Danru Polmob Agus.

Usai penandatanganan Administratur KPH Mantingan Widodo Budi Santoso mengatakan mengucapkan terima kasih kepada kejaksaan telah membuat MoU dalam penegakan hukum di bidang kehutanan.” jelasnya. Widodo juga berharap untuk Kejaksaan dan Perhutani berharap bisa menjadi mitra dalam penanganan Gakkum diwilayah KPH Mantingan serta menjadi konsultan dan pendampingan kepada kawan-kawan kami dilapangan untuk dapat dipahamkan tentang Gakkum” ujar Widodo.

Sementara itu Administratur KPH Kebonharjo Joko Santoso menambahkan bahwa kami ingin pembinaan dan sharing dalam pemahaman Gakkum tapi tidak secara formil, sehingga teman-teman dilapangan dapat mengeluarkan permasalahan yang dihadapi di lapangan tanpa ada beban. Mungkin dikemas dengan santai dan tidak formil bisa ditempat wisata ataupun didalam kawasan hutan yang teduh dan nyaman. “ Tutur Joko Santoso.

Anita Asterida menjelaskan bahwa Kami merasa bangga mendapat kepercayaan dari Perhutani dalam membuat kesepakatan bersama. Saya berharap kesepakatan ini tidak hanya tradisi formil saja, tetapi melakukan hal-hal yang sifatnya aktif dalam pemahaman penegakan hukum (Gakkum) secara bersama-sama. Perlu diketahui bahwa Jaksa Pengacara Negara itu bergerak dibidang perdata dan tata usaha negara. “Jelasnya.

Anita melanjutkan “bahwa untuk Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah “ Kegiatan Jaksa Pengacara Negara adalah untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada negara dibidang perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memelihara ketertiban hukum,dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat

Penulis Sigid

Editor Solikin