Ketua SPRI Jateng Sriyanto : Perlu Sinergitas Antara Dewan Pers Dengan BNSP

MAGELANG SUARAJAVAINDO.COM –
Polemik Dualisme Kewenangan Uji Kompetensi Wartawan antara Dewan Pers  dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)  perlu adanya harmonisai dan sinkronisasi sesuai hasil Press Conferent antara Muhammad Nuh ( Dewan Pers) dan Kunjung Nasehat (BNSP) tahun Lalu.

Direkrur PT Trankonmasi Media Group Sriyanto Ahmad,S.Pd.MH (Med) saat wawancara dengan suarajavaindo.com seputar dualisme kewenangan Uji Kompetensi Wartawan usai  pertemuan dengan wartawan awal tahun 2023 di Candimulyo Magelang berpendapat  bahwa seharusnya tdk ada dekotomi atau dualisme  Dewan Pers  dan BNSP karena sama -sama  memiliki legal standing  atau otoritas  dalam  hal uji kompetensi  wartawan,” ucapnya.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memiliki wewenang melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 dengan menganut  asas hukum Lex Genaralis (umum) sedangkan  Dewan Pers mengacu sesuai Pasal 15 ayat 2 menganut  asas hukum lex specialis (khusus) dengan kekhususanya  tanpa aturan turunannya maka sebenarnya tidak perlu ada pertentangan diantara keduanya legal dan sah sebab mempunyai asas legalitas ( Hukum positif).

Menurut Sriyanto, BNSP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja dan berhak mengeluarkan sertifikasi profesi  wartawan( Tenaga Kerja dalam Industri Pers) yang notebene dalam menjalankan tugasnya juga dilindungi oleh UU Pers No.40 Tahun 1999 tentang Pers sesuai keistimewaannya yang  tidak boleh diintervensi  oleh lembaga apapun termasuk lembaga kepresidenan, Legislatif dan Yudikatif  sebab  Pers sebagai pilar  keempat (The Fourt Estade) dan Penyeimbang (Wach Dog).

Maka antara  Dewan Pers dan BNSP dalam hal ini adalah LSP  Pers Indonesia ada suatu kesamaan Norma  Hukum  yaitu Peningkatan Kualitas Wartawan sesuai Bab V Pasal 15, ayat 1 butir e dalam UU Pers bahwa, ‘ Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan ,” Ujar Sriyanto, Sabtu ( 7/1/2023).

Sebetulnya BNSP dalam hal ini LSP Pers Indonesia sangat membantu Dewan Pers dalam hal peningkatan  kualitas  wartawan (vide : Pasal 15 ayat 2 huruf e) wabil khusus  hal Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
       
Dia menilai Dewan Pers juga perlu bersinergi dengan BNSP sebab BNSP juga berpartisipasi dalam sertifikasi  kompetensi wartawan sesuai  Undang undang Ketenagakerjaan yaitu Perusahaan Pers sebagai Badan Usaha yang berkewajiban  untuk peningkatan kualitas  wartawan sebagai  pekerja Pers perlu adanya sertifikasi profesi seperti profesi lainnya sedangkan  khasanah kekhususannya  tentang perlindungan hukum wartawan  dikembalikan kepada Dewan  Pers  selaku Komisioner atau lembaga  Adjudikasi yang  mengadili   sengketa (aquo) di bidang Pers (asas lex specialist ).

Sedangkan dalam hal peningkatan kualitas  jurnalis  atau wartawan lanjutnya, BNSP juga memiliki fungsi uji kompetensi profesi wartawan dengan standart kompetensi yang bersifat umum (SKKNI) (lex Generalis) yang harusnya Dewan Pers mengembangkan komunikasi antara Pers Masyarakat, seperti yang tertulis dalam Pasal 15 ayat 2  Undang Undang Pers.

Masyarakat dan pemerintah perlu sinergitas antara Dewan Pers dengan BNSP bersinergi dan bersama sama untuk membantu mengembangkan karirnya dalam perusahaan Pers  secara profesional,” Ujarnya.

       **Red