31 Januari 2023

Beranda » Digugat ASN ke PTUN, Ini Tanggapan Sugiono Sekda Kendal

Digugat ASN ke PTUN, Ini Tanggapan Sugiono Sekda Kendal

2 min read

KENDAL – SUARAJAVAINDO.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kendal Sugiono siap menjalani proses Pegadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas atas gugatan yang dilayangkan IP salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal (9/12)

Gugatan tersebut juga telah memasuki sidang pertama pada Selasa (6/12) lalu, dengan agenda pemeriksaan awal terhadap Sekda Kendal, Sugiono yang dianggap telah membuat keputusan merugikan bagi kaum perempuan yang menjadi korban KDRT.

Saat dikonfirmasi pada Jumat (9/12), Sekda Kendal, Sugiono mengatakan, siap mengikuti proses gugatan tersebut. Ditegaskan, sebagai pelayan ASN pihaknya mengaku sangat berhati-hati dalam mengeluarkan surat perceraian.

“Kami berharap mereka duduk bersama apakah benar mereka akan bercerai. Kita kan punya hati nurani untuk menyetujui perceraian itu,” ujar Sugiono.

Menurutnya, hingga saat ini pihak yang menggugat belum menemuinya untuk meminta surat ijin untuk bercerai. Namun hanya diwakilkan pihak pengacara penggugat.

“Yang maju ke kami itu bukan si penggugat atau sisuami itu tapi pengacaranya. Kami sangat hati-hati dalam mengeluarkan surat ijin perceraian,” jelasnya.

Dirinya menyayangkan terkait berita yang beredar terkait KDRT. Pihaknya malah mempertanyakan apakah semua itu sudah dibuktikan. Hal ini tak lepas karena pihaknya sudah membuktikan dan bertanya kepada sang suaminya terkait kasus KDRT tersebut.

“Tidak ada visum, tidak ada laporan. Yang ke kami kan hanya meminta surat ijin perceraian. Kami mengeluarkan ijin perceraian selama mereka sepakat akan berpisah. Selama belum sepakat ya kami belum bisa memberikan ijin. Buktinya kita undang juga belum pernah ketemu,” beber Sugiono.

Sebelumnya, tim kuasa hukum IP, Nasrul Dongoran, mengatakan korban kekerasan KDRT yaitu IP mengajukan persetujuan cerai kepada tergugat (Sekda Kendal).  Tapi menurutnya oleh tergugat malah diminta ada persetujuan cerai dari suami, yang notabene pelaku kekerasan.

“Ini kan tidak benar. Apalagi di Perda Kendal Nomor 6 Tahun 2017 sudah diatur tentang penghapusan kekerasan berbasis gender,” ucap Nasrul.

Berdasar Perda itulah, dirinya menilai sudah seharusnya Pemkab Kendal melindungi korban kekerasan dan bukan sebaliknya.
“Kami menyayangkan keputusan Sekda Kendal yang malah meminta korban untuk mendapatkan persetujuan dari suami atau pelaku lebih dulu dalam mengajukan perceraian,” pungkas Nasrul.

    #poerBled'eks.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *