30 Januari 2023

Beranda » Bagimana Nasib LMDH Dengan Terbitnya SK KHDPK?

Bagimana Nasib LMDH Dengan Terbitnya SK KHDPK?

2 min read

SUARAJAVAINDO.COM, REMBANG – Paska terbitnya SK dari Kemen LHK No. 287 tahun 2022 nasib Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Semakin tidak menentu. Banyak Pekerjaan di Perhutani juga sudah jarang menyinggung lembaga yang berperan dalam pengelolaan kawasan hutan di pulau Jawa.

Berkaitan dengan semakin jarangnya anggota LMDH yang beriteraksi dalam kegiatan perhutanan Pagi ini Selasa 29/11/22 Perhutani Perhutani Mantingan mengundang beberapa ketua LMDH untuk melakukan diskusi paska terbitnya SK KHDPK dari kementerian LHK.

Turut hadir dalam kegiatan diskusi Adm Mantingan Ir. Marsaid ketua Kelompok Forum LMDH Parlas S,Ag, Isnina Sa’diyah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pendamping Perhutani Karya Alam Lestari (kalal) dan Zulfa Wafda dari LSM Aliansi Tajam dan jajaran Kepala urusan BKPH.

Administrator Mantingan Marsaid menyampaikan bahwa paska terbitnya SK sampai dengan hari ini pun Direksi Perhutani juga belum mencabut SK berkaitan yang berkaitan kerjasama dengan LMDH. Namun direksi sudah memberikan sinyal nanti untuk bekerjasama dengan LMDH harus berubah membentuk koperasi.”Terang Marsaid.

Lanjut Marsaid, kami ingin tetap memberdayakan masyarakat pinggir kawasan hutan, tetapi susah juga. Karena tidak semuanya mau menjadi relawan seperti bapak-bapak yang mau datang pada kegiatan FDG di LMDH dan Ini butuh perjuangan. Apalagi kalau kelompok LMDH mau berjuang membentuk Koperasi itu akan lebih mudah dalam membangun kerjasama dengan stake holder lain termasuk dengan Perhutani.

Ia juga berharap untuk LMDH bisa memberdayakan diri untuk menjadi tenaga handal dalam membuka usaha yang ada di sekitarnya. Jadi anggota LMDH itu masih tetap dibutuhkan oleh Perhutani dalam pengelolaan kawasan hutan secara lestari. Nantinya ia juga berharap ada LMDH yang membuat kegiata sipokastur atau beternak dalam kawasan hutan mujngkin bisa beternak kambing, ayam, bebek ataupun hewan ternak lain”pungkasnya.

Sementara itu ketua Paguyuban LMDH Suparlan berharap karena sampai dengan SK Pembubaran LMDH juga belum ada , LMDH yang ada sekarang ini dilibatkan kembali dalam kegiatan pekerjaan di lapangan . sehingga LMDH tetap bisa memanfaatkan kawasan hutan untuk bercocok tanam maupun menggarap tanaman di dalam kawasan sesuasi tebangan maupun di dalam bawah tegakan, “tutur dia.

Perlu diketahui bahwa ada beberapa petak di desa Randuagung yang digarap oleh orang diluar desa Randuangung karena beraakaitan dengan beberapa adanya SK KHDPK. Nah padahal penggarap yang ada itu bukan asli dari daerah kami nanti kalau kegiatan digarap orang setempat ya kalau ada yang mau tentu akan menimbulkan hal negatif dikalangan masyarakat. Mudah mudah mudahan saja masyarakat desa kami tidak mempermasalahkan,” ucapnya. (Sigit)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *