30 Januari 2023

Beranda » Miris, Akibat Diduga Tidak Kantongi Izin K3, Pembangunan Cafe di Tembalang Pekerja Mengalami Kecelakaan

Miris, Akibat Diduga Tidak Kantongi Izin K3, Pembangunan Cafe di Tembalang Pekerja Mengalami Kecelakaan

2 min read

SUARAJAVAINDO.COM, SEMARANG – Diduga tidak adanya izin resmi pembangunan Cafe yang membuka cabang di Jawa Tengah, tepatnya di Bulusan, Tembalang, Kota Semarang, dan tidak adanya keselamatan kerja, ada dugaan kuat pengusaha tidak mengantongi izin K3 dalam pelaksanaan kerja.

Saat awak media menemui orang yang mengaku Korlap ( Kordinator Lapangan ) bernama Dwik alias Dwek membenarkan bahwa kemarin salah satu pekerja mengalami kecelakaan kerja sehubungan dengan alat berat Minggu lalu. Senin (21/11/2022). Ia menuturkan kecelakaan itu disebabkan alat berat yang kemudian mengeluarkan biaya pengobatan yang cukup banyak. Informasi yang beredar menelan biaya kurang lebih Rp 35 juta.

Sementara Vio Sari selaku Pimpinan Umum Media Viosarinews, adanya petunjuk alat berat disana yang kemudian mengalami kecelakaan kerja, alat penegak hukum bisa melakukan olah TKP atas aduan warga di Bulusan, Tembalang, Semarang Selatan.

“Diduga operator alat berat tidak mengantongi SIM dan adanya dugaan bahan bakar alat berat tidak menggunakan solar industri, hal ini menjadi perhatian dinas terkait dan Penegak Hukum,” terang Vio Sari.

Lebih lanjut ia mengatakan, penelurusan Tim Investigasi ke Masyarakat banyak masukan warga terjadi penolakan, yaitu adanya alat berat menganggu Polusi Udara yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman dan juga tidak adanya sosialisasi dengan warga dan pihak kelurahan.

Pembangunan Cafe diduga tidak berizin ini terancam di tutup penegak Perda, jika pengusaha tidak bisa menunjukkan izin Lingkungan, izin Tata Ruang, Surat Tanda Daftar Perusahaan Pariwisata sehubungan dengan Resto dan Cafe, izin PBG SLF ( lokasi sudah di bangun ) izin Pembangunan dan Syarat Layak Fungsi juga tidak ada, UKL UPL sehubungan dengan limbah cafe, banyak pelanggaran Perda dan Perwali Semarang yang diduga dilanggar oleh oknum pengusaha tersebut.

“Jika melanggar maka penegak Perda dalam hal ini Satpol PP bisa menutup kegiatan tersebut, kalau memang izin daerah sudah dilengkapi baru dilanjutkan sesuai regulasi, karena jika tidak memperhatikan aturan yang berlaku maka hal ini berdampak pada Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) kota Semarang,” pungkas Vio Sari.

(Tim / Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *