5 Februari 2023

Beranda » FGD Pahamkan KHDPK Kepada LMDH di Wilayah Mantingan

FGD Pahamkan KHDPK Kepada LMDH di Wilayah Mantingan

1 min read

SUARAJAVAINDO.COM, REMBANG – Forum Diskusi Group (FGD) Kabupaten Rembang pahamkan Kawasan Hutan Dengan Perlakuan Khusus (KHDPK) kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di wilayah KPH Mantingan. Kamis 3 /11/2022.

Turut hadir dalam Kegiatan pemahaman KHDPH Administrator Mantingan Marsait dan Jajarananya, wakil Ketua Paguyuban LMDH H. Zainnudin, Lembaga Swadaya M<asyarakat (LSM) pendamping Karya Alam Lestari (Kalal) Isnina Sa’diah , Aliansi Tajam Zulfa Wafda.

Administrator KPH Mantingan Marsaid menyampaikan kepada segenap LMDH bahwa nantinya proses pengalihan KHDPK dari Perhutani kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup akan dilkukan dengan pengesahan lampiran SK dari kementerian yang sudah diterbitkan. “ujar dia.

“lanjut Marsaid Walaupun SK No. 287 sudah diterbitkan tidak serta merta masyarakat atapupun lembaga swadaya masyarakat dengan serta merta untuk membuat batasan atau mematoki lahan kawasan hutan yang ada, sebelum ada serah terrima secara resmi dari Perhutani kepada Kementerian dengan peta yang juga sudah diverifikasi bersama Perhutani,kementerian Kehutanan melalui Planologi,Perencanaan Hutan Salatiga dan Pemerintah.

Jadi Kawasan hutan yang nantuinya akan digarap masyarakat dalam KHDPK itu ya masyarakat setempat bukan masyarakat luar wilayah kabupaten Rembang. Jangan sampai masyarakat tergoda dengan lembaga lain yang tidak ditunjuk oleh kementerian kehutanan dan lingkungan untuk melakukan pematokan dan pengukuran dalam kawasan hutan dengan di pungut biaya.

Karena secara tegas pemerintah melalui Kementerian LHK membebaskan biaya atau menggaratiskan dan tidak memungut sepersenpun uang dari masyarakat kawasan hutan, bebernya.

Sementara itu LSM Kalal sebagai pendamping LMDH mewanti wanti bila nantinya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengajak ataupun menarik ikuran untuk kegiatan KHDPK jangan sampai mau. Kalau ada pungutan bisa dilaporkan kepada Kepala desa ataupun aparat desa setempat untuk diklarifikasi. Tuturnya.

Perlu diketahui bahwa untuk melakukan pengukuran nantinya akan ada surat tugas dari kementerian LHK baik untuk lsm ataupun lembaga mana saja yang ditunjuk secara resmi, Pungkasnya.

(Sigit)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *