Breaking News

Presidium Tuntut DPRD Rembang percepat pembuatan Perda pekat

SUARAJAVAINDO.COM, REMBANG – Presidium Rembang bersih Pekat kembali mendatangi kantor DPRD Rembang, pada Rabu (12/8/2021). Mereka menuntut tindak lanjut dan ketegasan Pemerintah dalam hal bersih-bersih penyakit masyarakat (pekat) di Rembang.

Presidium ini sendiri menampung sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang menolak keberadaan pekat di Rembang. Dipimpin oleh Gus Idror Maimoen, putra bungsu dari mendiang KH Maimoen Zubair.

“Kita semua mempunyai keadaan atau situasi yang berbeda, sehingga banyak warga masyarakat Kabupaten Rembang yang mengeluhkan terkait hal ini. Kami minta segera ditindaklanjuti, agar kedepan Rembang bisa bersih dari penyakit masyarakat,” kata Gus Idror kepada wartawan, Rabu (8/12/2021).

Mereka menuntut segera tindak lanjut pembuatan Peraturan Daerah (Perda) dan penindakan terkait permasalahan Pekat.

Pekat yang dimaksud dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan tindakan asusila, peredaran miras. Ditengarai pekat masih merajalela di Rembang, sementara hal itu menurut Gus Idror tidak sepaham dengan asas negara Indonesia.

“Dengan maraknya peredaran miras tentunya sangat mengganggu pertumbuhan moral serta sektor pendidikan dan sektor perekonomian. Contoh, uang dihambur-hamburkan bukan digunakan dengan sebaik-baiknya. sehingga dari satu aspek bisa mengahalangi beberapa aspek,” ujarnya
Seluruh PK di Rembang Wajib Bercelana Panjang – Pakai Id Card

“Kami akan terus meminimalisir dan mengupayakan.Kami tidak menargetkan, seperti miras 0 persen, kemaksiatan 0 persen, tapi kami berusaha untuk meningkatkan penindakan itu. karena kita berada di beragama dan negara yang beradab,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Rembang, Ridwan mengakui perumusan Perda maupun Perbup diperkirakan baru terealisasi bulan Maret 2022 mendatang.

“Dengan digelarnya audiensi ini, kami berharap ada penawaran beberapa ide gagasan oleh seluruh anggota Presidium. Kami sudah membacakan peraturan dari Perda dan Perbup yang sudah ada, jika masih dirasa kurang silahkan ide-ide gagasan baru diajukan,” tuturnya.

Ridwan pun mempersilakan jika ada substansi-substansi yang belum masuk dalam Perda maupun Perbub bisa segera diakomodir ke Perda yang akan datang.

” Kalau Perbup ini akan kami tingkatkan substansinya pada Perda Tribum dan Perbup yang baru, kalau masuk di Perda kan semakin kuat selama substansi tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. ini kita niati yang disebut nahi munkarnya DPRD Rembang sebagai pejabat daerah,” pungkasnya.(Sigit).

About suara javaindo

Check Also

Wana Wisata Mantingan dan TK Tunas Romba II Sulang Dapat Bantuan TJSL Dari Perhutani

SUARAJAVAINDO.COM -REMBANG . Wana Wisata Kartini Mantingan dan TK Tunas Rimba II Sulang dapat bantuan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.