Breaking News

LSM Kawali Jepara, Menyoroti Privasi Pantai di Wilayah Jepara

SUARAJAVAINDO.COM, JEPARA – Hotel Jepara Marina di Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Jepara. Melarang masyarakat umum melewati sepandan pantai yang memberi batas pagar privatisasi pantai, Selain tamu hotel dilarang melintas pantai yang dijadikanbhalaman hotel tersebu.

Menanggapi masalah itu, Nur Said Kepala Bidang Hukum dan Advokasi Kawali Jepara yang ditemui awak media SUARAJAVAINDO.CIM meberikan tanggapan hal tersebut bahwa “ ibarat laut merupakan bagian jalan besar yang terletak di depan bangunan sementara kawasan pesisir pantai adalah trotoarnya. Kawasan pesisir pantai memiliki nilai ekologi dan sosial, karena itulah ada peraturan bernama garis sempadan pantai, sebagaimana sempadan jalan maupun sempadan sungai.” Terang Said

Garis sempadan tersebut merupakan garis batas area yang memang tidak diizinkan untuk digunakan sebagai area terbangun. Area sempadan merupakan kawasan publik dan garis sempadan ini memiliki jarak berbeda-beda tergantung dari derajat bahaya hempasan air laut di masing-masing kawasan.

Peraturan Presiden RI Nomor 51 Tahun 2016 tentang batas sempadan pantai sebagai penjabaran UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (sebagaimana telah diubah UU no 1 Tahun 2014, mengatur bahwa sempadan pantai minimal adalah 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sempadan pantai diartikan sebagai daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai “ujar Said.

Lebih lanjut Tri Hutomo sebagai Ketua Kawali Jepara, juga menjelaskan bahwa garis sempadan merupakan garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan/pagar. Sehingga pada prinsipnya, garis sempadan adalah garis batas antara kawasan publik dengan kawasan privat. Sehingga area sempadan merupakan kawasan publik yang sekaligus berfungsi sebagai area penyangga ekologis wilayah laut, danau dan sungai serta area jalan raya.

Realitasnya memang sering sekali kawasan pantai telah dikooptasi oleh para pemilik tanah di kawasan pesisir pantai, hingga berubah fungsi menjadi area privat. Kawasan wilayah pesisir pantai Jepara pun tidak luput dari kondisi tersebut.

Banyak pengelola akomodasi pariwisata di kawasan pesisir pantai Jepara (hotel, restoran, waterpost, dll) yang telah menjadikan pesisir pantai di area akomodasi mereka menjadi area privat. Padahal area sempadan sendiri selain berguna untuk aktivitas publik, juga berguna sebagai area kritis dalam menjaga keseimbangan kawasan alam dengan manusia.

Akibatnya, banyak kawasan pantai yang tidak lagi bisa diakses masyarakat umum sebagai area publik sebagaimana diamanatkan undang-undnag .

Padahal keberadaan batas sempadan pantai ini selain dimaksudkan untuk melindungi dan menjaga kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir, juga untuk menjaga masyarakat pesisir dari ancaman bencana alam (gempa, tsunami, erosi, dan abrasi),”tegas ketua Kawali Jepara”***

Penulis – Purnomo.

About suara javaindo

Check Also

Diduga Lakukan Penyimpangan Pengelolaan Anggaran, DPRD Kota Pekalongan Dilaporkan ke Polisi

SUARAJAVAINDO.COM, PEKALONGAN – Sekretariat Bersama ( Sekber ) Insan Pers Jawa Tengah ( IPJT ) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.