Breaking News

Budidaya Tambak Udang di Karimunjawa dan Tata Ruang, Banyak Menimbulkan Masalah

SUARAJAVAINDO.COM, JEPARA – Pemerintah harus turun bertindak dalam menyelasaikan permasalahan tambak udang dan tata ruang karena dampak lingkungan, Selain itu perijinannya sampai saat ini masih proses kasasi di Mahkamah Agung.

Kawali Jepara yang konsisten mengkaji dampak-dampak lingkungan yang terjadi di Jepara menemukan beberapa temuan yang berdampak sosial dengsn adanya kegiatan tambak udang ilegal di Karimunjawa, Hal ini disampaikan oleh Ketua Kawali Jepara Tri Hutomo.

Dalam kegiatan observasi dampak lingkungan, permasalah sosial dari tambak udang ilegal, Kawali jepara menemukan beberapa fakta diantaranya bahwa usaha pengembangan tambak udang di Karimunjawa bukan merupakan matapencaharian alternatif masyarakat lokal.

Karena parameter yang dapat menyatakan suatu kegiatan usaha dikatakan sebagai matapencaharian alternatif adalah ketika masyarakat lokal berperan sebagai subyek dan pemegang keuntungan terbesar karena pendapatan itu dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.

.Akan Tetapi yang terjadi di Karimunjawa faktanya adalah masyarakat lokal hanya menjadi obyek, investor dari luar Karimunjawa hanya beberapa orang saja yang asli Karimunjawa.. Apalagi sebenarnya masyarakat lokal-lah yang mempunyai lahan mangrove yang dapat dikembangkan menjadi tambak.

Keterangan dari masyarakat lokal yang tidak mau disebutkan namanya didapatkan keterangan bahwa masyarakat sendiri banyak yang menyewakan lahan tambak mereka kepada investor misal per petak ukuran 70 meter x 50 meter 2 tahun yang lalu dihargai senilai Rp 6.500.000,- per tahun.
Jadi masyarakat hanya sebagai buruh, bukan mata pencaharian yang berkelanjutan.

Kata kuncinya adalah sewa, padahal lama sewa di Karimunjawa hanya 4 tahun. Diestimasi, tahun keempat pemodal akan meninggalkan Karimunjawa karena keuntungan sudah tidak optimal dan menyisakan kolam bekas tambak yang sudah tidak layak diusahakan. Padahal dalam pencermatan dan analisa Kawali Jepara tentang budidaya udang vanname, semua modal yang dikeluarkan untuk tambak udang langsung tertutup pada siklus pertama.Siklus kedua dan selanjutnya hanya menunggu lahirnya keuntungan.

Para investor tidak perlu berhitung rumit tentang BEP, BCR, ataupun IRR – Internal Rate Return. Kepentingan pragmatis, sehingga dalam hal ini adalah spekulasi dari pemodal-pemodal besar untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha tambak udang tersebut.

Belum ramah lingkungan juga ditemukan fakta di lapangan, kolam tambak udang di Karimunjwa tidak dilengkapi dengan pengelolaan air limbah dari kolam sebelum dibuang. Padahal menurut aturannya tambak ramah lingkungan yang baik harus dilengkapi dengan 4 kolam yaitu kolam fisika, kimiawi, biologis dan sampel, jadi waktu penggantian air tidak dibuang begitu saja ke laut, terutama saat panen. Sehingga bisa membahayakan para wisatawan yang berenang di laut, kehidupan biota laut, ikan dan terumbu karang di wilayah perairan karimunjawa yang merupakan kawasan konservasi balai taman nasional.

Ketidak berpihakan pada masyarakat lokal sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no. 49/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan pada pasal 12 (a), 13 dan 21, menurut Ketua Kawali Jepara memang berpihak pada pembudidaya ikan kecil.

Tetapi persyaratan untuk memperoleh TPUPI (tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan) berupa kartu tanda penduduk (KTP) dan surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan luas lahan yang digunakan dan jenis ikan yang dibudidayakan tidak lebih dari 5 ha untuk budidaya air payau, hanya untuk menghindari kewajiban dokumen Amdal. Artinya, pembudidaya ikan kecil di Karimujawa belum tentu masyarakat lokal.

Fakta, investor saat ini sewa lahan masyarakat lokal dan bukan warga asli dan bertempat tinggal di Karimunjawa sesuai dengan kartu tanda penduduk asalnya. “ Bagaimana kondisi yang demikian disebut pembudidaya ikan kecil?

Pembudidaya ikan kecil kok bisa melakukan ekpansi keluar daerah asalnya. Adakah kemungkinan permainan administrasi dalam pengurusan ijin? Hanya investor, pemilik lahan, petugas dan Tuhan yang tahu.” Tegas Ketua Kawali Jepara.***

Penulis – Purnomo.

About suara javaindo

Check Also

ALMIJ Gelar Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Masa Bhakti 2021-2024

SUARAJAVAINDO.COM, JEPARA – Aliansi Lintas Media Indonesia Jepara ( ALMIJ) menggelar Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.