Breaking News

Forum Milenial Kecamatan Lasem Tolak hasil Seleksi Perangkat Desa

SUARAJAVAINDO.COM, REMBANG – Puluhan Warga Milenial Kecamatan lasem gelar orasi didepan kantor Kecamatan Lasem menolak hasil seleksi Pamong yang menurut mereka menyalahi MoU.  peserta yang didominasi kaum muda dan para peserta yang ikut seleksi Perangkat desa. Senin (22/11/21).

Forum Milenial menganggap seleksi yang dilaksanakan penuh dengan rekayasa, makanya kami dari 13 desa sekecamatan lasem menolak dengan hasil sekeksi perangkat desa tahun 2021.  

Koordinator aksi damai Sholikin yang juga sebagai ketua Aksi mengatakan ,”kami sudah mengirimkan surat ke Kecamatan lasem tapi sampai saat ini belaum ada tanggapan terkait polemik dalam pelaksanaan seleksi perangkat.” beber Muhlisin.

“lanjut Muhlisin, padahal surat sudah kami layangkan ke panitia seleksi,kades dan kecamatan. tetapi sam[ai saat kami turun belum ada tanggapan secara resmi juga. Ada apa? makanya hari ini kami sepakat dari 13 desa menolak hasil seleksi perangkat yang tidak sesuai dengan MoU yang telah disepakati.kata Muhlisin kepada Wartawan Senin 22/11 di depan kantor kecamatan.

Muhlisin juga menyebut hasil seleksi perangkat desa yang dikeluarkan oleh pihak Universitas Ngudi Waluyo Semarang dinilai tidak wajar. karena MoU dengan pihak UNW itu tertulis ,ujian perangkat desa menggunakan Aplikasi Computer Assisted Test (CAT).

Tetapi kenyataanya dari UNW malah menggunakan aplikasi  Computer Best Test (CBT) disitulah letak kecurigaan itu muncul. karena CBT rawan dikendalikan oleh admin. untuk itu ia berharap Panwas kecamatan Lasem dapat menghadirkan pihak UNW pada audiensi dengan DPRD Rembang. “terang Lisin.

Karena kami juga sudah membuat surat aduan kepada DPRD di komisi 1 kebetulan saat ini DPRD Rembang lagi reres. Dengan adanya bukti-bukti yan tlah kami kantongi,akan kami beberkan pada saat audiensi di forum DPRD Rembang.”pungkasnya.

Sekcam Lasem Gunari pihaknya sudah menerima aduan  hanya tidak bisa menghentikan proses tahapan –tahapan yang telah dilalui dan kita laksanakan  kecuali ada situasi yang membahayakan. misal masih tinnginya penyebaran covid 19.”ujar dia.

kami juga tidak berhak menilai apaka itu benar atau salah ,karena itu bukan kewenangan kami. yang penting tahapan yang dilalui selama ini sudah sesuai dengan perbub yang ada. dan itu kan sudah menjadi kesepakatan panitia desa dengan pihak ketiga. kalau memng itu tidak sesuai ya masyarakat bisa mem=ngajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kalau dilihat dari Perbub Pasal 16 Penanganan Pelanggaran , penyelesaian masalah dan sangsi.   Bahwa Pelamar,bakal calon atau calon  oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, lSM, atau pihak-pihak yang yang mempunyai kepentingan langsung dengan pengangkatan perangkat desa dapat menyampaikan laporan dugaan terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa.

Laporan sebagai mana dimadsud pada pada ayat 1 disampaikan tertulis kepada panitia pengawas paling lambat 24 jam terhitung sejak diketahui terjadinya pelanggaran,” pungkasnya. (Sigit).

About suara javaindo

Check Also

Wana Wisata Mantingan dan TK Tunas Romba II Sulang Dapat Bantuan TJSL Dari Perhutani

SUARAJAVAINDO.COM -REMBANG . Wana Wisata Kartini Mantingan dan TK Tunas Rimba II Sulang dapat bantuan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.