Breaking News

Ulin Nuha : Warga Berharap Interpelasi Dapat Terlaksana

SUARAJAVAINDO.COM, JEPARA – Pengajuan hak interpelasi DPRD. Jepara adanya kontroversi pencopotan Sekda Jepara Edy Sujatmiko, S.Sos, MM,MH oleh Bupati Dian Kristandi dengan menerbitkan SK Bupati Jepara  No. 867/19/2021 tanggal 9 Agustus 2021. Edy  disangka melakukan pelanggaran disiplin berat. Setelah menimbulkan polemik luas, Bupati Jepara  mengeluarkan SK No. 800 / 23 / 2021 tentang Pengaktivan Kembali  Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.

Diaktifkannya kembali Edy Sujatmiko  ini  sesuai dengan surat Badan Kepagawaian Negara tanggal 24 Agustus 2021  perihal klarifkasi permasalahan PNS An. Edy Sujatmiko S.Sos, MM, MH / Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.

Mencermati dinamika politik terkesan jauh dari gagasan kita selama ini. Menggunakan hak Interpelasi hanya untuk mencari panggung Polarisasi, dikotomi menyasar identitas diri untuk dijadikan senjata yang digunakan semata demi popularitas dan elektabilitas.

Seharusnya Politisi dalam menghadapi setiap kontestasi politik dengan sportif dan berjiwa besar. Kemudian jangan pernah menciptakan fakta fiksi untuk memberikan harapan rakyat hanya untuk mendapat begaining. Kalau seperti ini harus kita isttal ulang agar berbenah, belajar dan berefleksi, bahwa Menjadi politisi adalah menanggalkan diri, menempatkan rakyat pada tempat pertama.

Rapat Paripurna DPRD Jepara berkait dengan pengusulan Hak Interpelasi atas kejadian pencopotan Sekda Edy Sujatmiko pada tanggal 9 Agustus 2021 dan diaktifkan kembali 1 September 2021 oleh Bupati Jepara Dian Kristiandi Sudah terlaksana pada tanggal 27-10-2021 pukul 15.45 wib, namun rapat tersebut harus ditunda karena peserta rapat tidak memenuhi kuorum. Dimana yang hadir hanya15 anggota Dewan dari 50 jumlah keseluruhan anggota dewan yang terhormat.

Menanggapi banyaknya anggota Dewan yang tidak hadir, Ketua LSM. J.P.K.P (Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah) Ulin Nuha, pada SUARAJAVAINDO.COM mengatakan, Bahwa hal tersebut Sangat wajar, karena anggota Dewan punya pandangan yang berbeda, dan itu merupakan bentuk dari kebebasan demokrasi tapi saya yakin semua bertujuan untuk Jepara yang lebih baik.

Lebih lanjut Ulin mengatakan, “warga Jepara sangat berharap interpelasi dapat terlaksana untuk memperjelas kebijakan-kebijakan Bupati apakah sesuai regulasi dan subtansi atau tidak”. Sehingga kegaduhan terjawab, tidak hanya sebatas persepsi bahwa ada pelanggaran atau tidak, Karena kalau tidak clier kasihan Bupati menanggung beban ketidak pastian terkait pembebastugasan sekda. Jelas Ulin.

Penulis – Purnomo.

About suara javaindo

Check Also

ALMIJ Gelar Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Masa Bhakti 2021-2024

SUARAJAVAINDO.COM, JEPARA – Aliansi Lintas Media Indonesia Jepara ( ALMIJ) menggelar Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.