Breaking News

Anggap Liar, Pedagang Tanpa Kartadag Pasar Kota Rembang Terancam Lapaknya di Bongkar

SUARAJAVAINDO.COM -Rembang – Aktivitas pedagang liar di Kawasan Pasar Kota Rembang mulai bermunculan setidaknya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Mereka yang disebut pedagang liar adalah para pedagang yang tak memiliki kartu tanda dagang (Kartadag) dan mayoritas berjualan di luar area resmi Pasar kota Rembang.

Beberapa waktu lalu, jajaran komisi II DPRD Kabupaten Rembang melakukan sidak di Pasar Kota Rembang. Dalam sidak tersebut, muncul dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap para pedagang liar yang kian menjamur di Kawasan Pasar Kota Rembang.

Anggota Komisi II DPRD Rembang Gunasih, kala itu mengatakan, pihak pengelola pasar melakukan penarikan retribusi terhadap para pedagang yang tak memiliki kartadag. Menurutnya, hal itu tidak tepat karena para pedagang tak ber-Kartadag tergolong illegal alias liar.

infografis retribusi pedagang liar pasar kota rembang
Semula tidak ada retirbusi untuk pedagang liar (tanpa kartu tanda dagang) di Pasar Kota Rembang. Atas perintah Bupati Rembang, mereka ditarik retribusi. Berdasarkan kalkulasi, setahun mencapai 627 juta.
“Jadi yang resmi mempunyai Kartadag omzet perharinya bisa kalah dengan pedagang liar yang tidak berkartadag. Parahnya lagi pedagang yang memakai badan jalan sebagai lokasi berjualan dikenakan biaya setiap harinya, itu tarif restribusi atau kebersihan kami belum tahu pastinya,” bebernya Jumat (13/8) lalu.

“Seharusnya pihak pengelola pasar tidak diperkenankan menarik biaya apapun, karena pedagang yang memakai badan jalan itu tidak resmi atau ilegal jadi kegiatan itu termasuk pungli. Nantinya malah bikin gejolak baru,” tegasnya.

Ada 628 Lapak Pedagang Liar

Usai sidak tersebut, ketua pengelola Pasar Kota Rembang yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), Wiji Prianto membenarkan data pedagang liar terakomodir oleh pengelola pasar kota Rembang. Sesuai data, total pedagang liar berjumlah 628 lapak. Mereka adalah para pedagang yang tak memiliki kartu tanda pedagang (Kartadag).

“Pedagang yang tak memiliki Kartadag berjumlah 628 lapak,” terang Wiji ditemui akubaca.net di kantornya, Minggu (15/8) lalu.

Retribusi Minimal Rp 1.000 per Lapak

Ia mengatakan untuk besaran penarikan tarif retribusi para pedagang liar yang berada di badan jalan tersebut ditarik berdasarkan ukuran lapak. Minimal, besaran biaya retribusi pedagang liar di pasar kota Rembang tersebut mencapai Rp 1.000 per hari.

“Biasanya penarikan retribusi untuk sampah Rp 500 dan karcis umum Rp 500. Kalau lapaknya semakin besar ya biaya retribusinya jadi naik, bisa Rp 1.500 sampai Rp 2.000 per harinya,” katanya.

Jika dikalkulasikan, dalam sehari jumlah uang yang didapat dari retribusi tersebut bisa mencapai minimal Rp 628 ribu. Jika dalam sebulan bisa mencapai Rp 18,8 juta, setahun capai Rp 226 juta. Kondisi itu pun telah berlangsung selama 3 tahun lamanya.

Sebut Atas Perintah Bupati

Di hari yang sama, Wiji Prianto menyebut penarikan retribusi terhadap para pedagang yang tak memiliki kartu tanda dagang (Kartadag) adalah perintah Bupati. Perintah tersebut muncul setelah kunjungan Bupati Rembang beberapa waktu sebelumnya.

“Sebelumnya pihak pengelola pasar tidak menarik retribusi apapun kepada para pedagang diluar pagar, tapi ini atas perintah pak Bupati jadi ya diberlakukan penarikan tarif retribusi ke pedagang diluar pagar itu,”

Namun, dua hari pasca pernyataan tersebut dilontarkannya, Wiji kepada suarajavaindo.com dan akubaca.net memberikan pernyataan baru, bahwa statement yang diucapnya sendiri sebelumnya itu adalah tidak benar.

“Tentang informasi bahwa penarikan retribusi kepada para pedagang lapak semi permanen berukuran 1 x1,5 meter yang berada di luar pagar area pasar kota Rembang atas perintah Bupati Rembang tersebut tidak benar,” aku Wiji kepada media online Suarajavaindo.com dan akubaca.net Selasa (17/8).

Retribusi Mendadak Ditiadakan

Sementara itu, Plt Kabid Pasar Dinas Koperasi dan UKM Rembang Setyo Budi mengatakan, terhadap para pedagang liar sejumlah 628 lapak tersebut, per tanggal 17 Agustus 2021, tidak akan ditarik iuran retribusi.

“Kami stop untuk penarikan retribusinya mulai hari ini,” kata Budi kepada suarajavaindo.com lewat pesan WhatsApp, Selasa (17/8/2021).

Budi mengakui, sebenarnya penarikan retribusi kepada para pedagang liar tersebut sudah berlangsung selama tiga tahun dan digunakan untuk retribusi sampah.

“Sudah tiga tahun, itu untuk retribusi sampah mas, karena pedagang sering meninggalkan sampah di situ ya kita gunakan untuk anggaran kebersihan sampah,” akunya.

Terancam Dibongkar

Kini, para pedagang liar tersebut terancam pembongkaran lapak yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang. Wacana pembongkaran lapak para pedagang liar itu sendiri akan dilakukan pada pekan terakhir bulan Agustus 2021 ini.

Kepala Pengelola Pasar Kota Rembang, Wiji Prianto mengatakan pihaknya akan melakukan pembongkaran lapak pedagang liar tanpa kartadag di area pasar kota Rembang pekan depan.

“Kami sudah keliling memberi himbauan kepada para pedagang yang berada di luar pagar, terutama yang membuat lapak seperti lapak permanen itu untuk segera dibongkar,” terang Wiji ditemui akubaca.net di kantornya, Rabu (18/8/2021).

Wiji menegaskan pihaknya sudah memberikan himbauan dan melarang para pedagang liar tanpa kartadag di area pasar kota Rembang untuk tidak membangun kembali lapak semi permanen menjadi lapak permanen.

“Saya tegaskan ke para pedagang untuk tidak membuat lagi lapak seperti itu dan secepatnya bongkar lapak itu, paling lambat satu minggu dari sekarang,” tegasnya. [SIGIT]

About suara javaindo

Check Also

Diduga Lakukan Penyimpangan Pengelolaan Anggaran, DPRD Kota Pekalongan Dilaporkan ke Polisi

SUARAJAVAINDO.COM, PEKALONGAN – Sekretariat Bersama ( Sekber ) Insan Pers Jawa Tengah ( IPJT ) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.