Satu Benang Merah, Pemberhentian Sementara Sekda Oleh Bupati Jepara

SUARAJAVAINDO.COM – JEPARA, Pencopotan sementara Edy Sujatmiko, S.Sos, MM, MH  dari jabatannya sebagai Sekda Jepara oleh Bupati Jepara melalui Surat Keputusan Bupati  Jepara  No. 867 / 19 / 2021 harus segera dievaluasi, selain mendapatkan tanggapan resmi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), juga ada indikasi benang merah dengan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020.

Hal itu sedikit terungkap setelah awak media menelusuri berkas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 168/S/XVIII.SMG/05/2021 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Jepara. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Jepara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020. Akan tetapi dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, BPK menemukan adanya beberapa kelemahan.

Kelemahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 antara lain : Pengelolaan pendapatan sebesar Rp. 107,34 juta tidak sesuai ketentuan dan terdapat penggunaan langsung pada UPT Pengelola Rumah Khusus dan Rumah Susun yaitu diantaranya penarikan Restribusi Rumah Khusus Nelayan tidak memiliki dasar hukum dan penerimaan tidak segera disetorkan ke Kas Daerah

Kemudian pengelolaan dan penatausahaan Aset tetap belum didukung pengendalian yang memadai yaitu diantaranya pencatatan tanah pada KIB A terindikasi lebih dari satu dan Pengembang belum menyerahkan Sarana dan Prasarana dari Utilitas kepada Pemerintah Kabupaten Jepara, serta terdapat Aset Tanah yang dicatat Pemerintah Kabupaten Jepara seluas 1.605.822 m2 dikelola Perusahaan Umum Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Tanah Hak Pakai di Desa Sengon Bugel Kec.Mayong, Tanah Hak Pengelolaan di Desa Suwawal Timur Kec.Pakis Aji dan Tanah Hak Pakai di Kelurahan Kauman Kec.Jepara

Maka berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Jepara antara lain agar : Segera menetapkan Peraturan Daerah Kab
Jepara sebagai dasar penarikan restribusi khusus nelayan, memerintahkan Sekda Kabupaten Jepara untuk membuat pertimbangan teknis secara hukum maupun ekonomi pemanfaatan tanah yang dikelola oleh Perumda Aneka Usaha dan berdasarkan kajian tersebut Bupati Jepara segera menetapkan bentuk pemanfaatan atas tanah yang dikelola oleh Perumda Aneka Usaha. Dan memerintahkan kepala BPKAD untuk melakukan penelusuran mengenai aset tetap tanah yang teridentifikasi tercatat lebih dari satu kali, dan berdasarkan penelusuran tersebut melakukan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan pencatatan aset tetap tanah.

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 51B/LHP/XVIII.SMG/05/2021 tertanggal 17 Mei 2021 tersebut Sekda Kab.Jepara berinisiatif untuk segera melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi BPK, akan tetapi ada indikasi Bupati yang sengaja menghambat pelaksanaan rekomendasi dari BPK tersebut karena berbagai kepentingan. Hal itu bisa dibuktikan bahwa Tanah Hak Pengelolaan di Desa Suwawal Timur Kec.Pakis Aji sampai saat ini masih dikelola oleh Perumda Aneka Usaha padahal belum ada pertimbangan teknis secara hukum maupun ekonomi pemanfaatan tanah tersebut.***

Penulis – Purnomo.

Tentang suara javaindo

Periksa Juga

ALMIJ Gelar Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Masa Bhakti 2021-2024

SUARAJAVAINDO.COM, JEPARA – Aliansi Lintas Media Indonesia Jepara ( ALMIJ) menggelar Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.