Kabupaten Kendal kembangkan skala prioritas Penerapan APBD Daerah tahun 2021

SUARAJAVAINDO.COM, KENDAL – 20/08/2021. Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dirasa sangat perlu untuk dikaji dan diperhatikan secara detail karena terkait adanya program kerja untuk dilaksanakan pada pengembangan dan potensi wilayah kabuoaten, Bupati Kendal Dico M Ganinduto menyampaikan, anggaran pendapatan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2021 ini turun setelah anggaran perubahan 2021 dari Rp.2,278 triliun menjadi Rp.2,244 trilun. Besarnya anggaran pendapatan asli daerah (PAD) masih sama Rp.415,5 miliar, dana perimbangan turun dari Rp.1,768 triliun jadi Rp.1,734 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah dengan angka yang sama Rp.94,4 miliar.

“Anggaran belanja daerah sebelum perubahan Rp.2,312 triliun, setelah perubahan menjadi Rp.2,429 miliar,” terangnya dalam sidang paripurna bersama pimpinan dan anggota DPRD Kendal, Kamis (5/8).

Sidang paripurna digelar DPRD Kendal dalam rangka penyampaian rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun Anggaran 2021. Dico mengatakan, terdapat beberapa perubahan anggaran yang diusulkan untuk dibahas tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD dalam pembahasan RAPBD perubahan 2021.

Kata Bupati, selain anggaran belanja daerah naik, anggaran belanja modal naik dari Rp.174,6 miliar sebelum perubahan menjadi Rp.177 miliar. Belanja tidak terduga turun dari Rp.7,8 miliar menjadi Rp.2,5 miliar, belanja transfer naik dari Rp.371 miliar menjadi Rp.374 miliar, pembiayaan netto naik dari Rp.33 miliar menjadi Rp.185 miliar.

Untuk pembiayaan penerimaan naik dari Rp.51 miliar menjadi Rp.197 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan turun dari Rp.18 miliar menjadi Rp.11,8 miliar.

Hal serupa disampaikan oleh MF. Andhi yang juga merupakan Konsultan Bidang Tata Pemerintahan dan Kebijakan Publik bahwa adanya anggaran yang bersumber pada APBD tahun 2021 ini banyak sekali terpengaruh dengan adanya imbas dari masa pandemi yang mengharuskan pemerintah baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota fokus dalam upaya penanganan ini dikarenakan fokus utama dilakukan untuk perbaikan struktur perekonomian bagi rakyat yang sangat menurun drastis bagi berbagai kalangan.

“Upaya dan langkah ini dilakukan dan menjadi fokus utama yang harus dilakukan oleh pemerintah demi penyelamatan ekonomi bagi rakyat terlebih dahulu baik mengatur pola kesejahteraan rakyat, kesehatan dan bidang lain agar semua berjalan dengan baik secara normal nantinya”, tambah Andhi. (AND/ Red).

Tentang suara javaindo

Periksa Juga

Kolaborasi ORMAWA UNDIKMA Ajak Kecamatan dan Desa Sinergi Lakukan Pengabdian Masyarakat

SUARAJAVAINDO.COM, LOMBOK TIMUR -Organisasi Kemahasiswaan adalah tempat berkembangnya nalar kritis untuk peduli kepada masyarakat. Organisasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.