Pelaksanaan PTSL Harus Tertib Administrasi dan Regulasi Karena Rawan Pungli

SUARAJAVAINDO.COM, SEMARANG – 13/08/2021. Peraturan diterbitkan sebagai patokan pelaksanaan suatu program. Sampai saat ini tidak kurang dari 10 peraturan telah terbit sebagai pedoman pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selain itu dalam rangka membentuk aparatur pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil, telah terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI). Dengan terbitnya peraturan-peraturan tersebut diperlukan pemahaman oleh para pelaksana di lapangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kantor Pertanahan harus melaksanakan sosialisasi teknis dengan mengundang stakeholder terkait PTSL untuk mengikuti Sosialisasi Saber Pungli dan peraturan PTSL.

“Adapun tujuan rapat sosialisasi dan pertemuan tersebut digunakan untuk menyamakan persepsi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Daerah, Tim Saber Pungli dan juga seluruh Pihak terkait pelaksana PTSL,” MF. Andhi yang merupakan Koordinator Satgas Khusus GN-PK yang sudah kerjasama dengan Sabar Pungli terkait masalah penegakan regulasi dan pengawasan Bantuan Sosial selama Pandemi Covid-19.

Peserta kegiatan ini adalah para pelaksana PTSL, antara lain Para Camat, Kepala Desa, Sekdes, Mitra Desa PTSL serta Tim Ajudikasi Percepatan PTSL. Peserta nantinya akan mendapatkan materi terkait PTSL, wakaf, saber pungli serta tindak pidana korupsi.

Andhi, yang juga merupakan Konsultan Bidang Tata Pemerintahan dan Kebijakan Publik RI, menyampaikan bahwa pelaksanaan PTSL harus dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum yang ada, syarat-syarat juga harus dipenuhi agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, harus tertib administrasi. Ada beberapa komponen kegiatan yg semula menjadi beban masyarakat, telah dianggarkan dalam APBN di Kementerian ATR/BPN. Sedangkan dalam proses pra PTSL tetap menjadi beban dan tanggung jawab masyarakat, antara lain terkait Pajak, BPHTB, materai, patok dan biaya pengurusan surat-surat tanah seperti jual beli dan lainnya.

Biaya yang masih harus ditanggung oleh masyarakat ini apabila tidak dipahami dengan hati-hati maka akan masuk dalam kriteria pungutan liar. Dalam kesempatan yang sama, Andhi sebagai Konsultan Kebijakan Publik RI mengatakan bahwa sosialisasi ini adalah bagian dari upaya pencegahan pungli.

Tim Saber Pungli mengutamakan upaya pencegahan daripada penindakan. Target prestasinya bukan berapa banyak target yang tertangkap, tetapi seberapa banyak yang terhindar dari perbuatan pungli sehingga menghindari dengan mencegah dengan cara preventif dan represif.

Berkaitan dengan pungutan ini juga ditegaskan oleh Andhi bahwa, “Semua pelaksana PTSL terutama di Desa lebih hati-hati terdapat pasal-pasal dalam KUHP Pidana yang menegaskan melarang tentang pungutan liar.

Aparat pemerintah harus lebih hati-hati selain berhadapan dengan masalah pungli, juga berkaitan dengan pidana khusus yaitu adanya tindak pidana korupsi.

Diharapkan dengan sosialisasi ini, para pihak terkait pelaksanaan PTSL dapat memiliki pemahaman yang sama, baik dengan internal BPN maupun dengan aparat penegak hukum. Karena adanya peraturan dan penegakan hukum tanpa pemahaman para pelaksana di lapangan justru akan menghambat pelaksanaan program PTSL. (MFA).

Tentang suara javaindo

Periksa Juga

Pemdes Banjarejo Gelar Kirab Jerami Nusantara, Banyak Kegiatan Meriah yang Disuguhkan

SUARAJAVAINDO.COM, GROBOGAN – Masyarakat Desa Banjarejo arak Keliling Patung Jerami, Star dari Dusun Ngrunut sampai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.