Disparbud dan Dinsospermade Menjadi Primadona Sorotan Pembahasan KUA PPAS 2022 KAB. JEPARA

SUARAJAVAINDO.COM, JEPARA – Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai arahan kebijakan umum di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka embrio atau dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab. Jepara Tahun Anggaran 2022.

Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 berisi tentang Rencana Pendapatan dan Pembiayaan Kab. Jepara, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan (urusan wajib dan urusan pilihan), program/kegiatan/sub kegiatan dan rencana pembiayaan daerah.

Rapat pembahasan pada hari Jum’at 6 Agustus 2021 di Ruang Serbaguna DPR Jepara dimulai pukul 10.30 dipimpin langsung Ketua DPRD Kab. Jepara Haizul Ma’arif, didampingi tiga pimpinan DPR. sementara dari timgar, selain OPD yang dijadwalkan hadir hari itu, hadir juga Sekda Kab. Jepara Edy Sujatmiko, Ronji Kepala BPKAD serta anggota Badan Anggaran DPRD Kab. Jepara

Sayangnya, rapat hari ke -3 tersebut sempat mengalami sedikit ketegangan, ketika beberapa anggota DPRD Jepara menyampaikan beberapa masukan kepada tim OPD yang menyampaikan pengajuan anggaran dan peruntukannya. Secara khusus di jadwal pembahasan hari Jum’at 6 Agustus DPRD menyoroti Disparbud Kab. Jepara yang mengajukan anggaran diluar kewajaran dan tidak mengedepankan skala prioritas padahal anggaran yang tahun lalu masih belum terserap secara maximal.

Pimpinan Dewan H. Pratikno dari partai Nasdem misalnya, saat pembahasan mengkritik keras terhadap bangunan-bangunan yang mangkrak dan hampir tidak berfungsi di beberapa tempat wisata di Jepara, akibatnya anggaran yang dikeluarkan hanya sia-sia untuk keuntungan proyek semata bukan memeperhatikan nilai fungsi yang bisa mendongkrak PAD. Bahkan beliau mengatakan “ jangan sampai Disparbud hanya menghambur hamburkan anggaran, sementara bangunan-bangunan yang dibangun malah mangkrak dan berubah menjadi semak belukar sarang ular “.

Sementara dari Dewan Banggar DPRD yang lain saling silih berganti memberikan catatan-catatan sebagai masukan pada Disparbud Kab. Jepara, seperti catatan yang disampaikan dari H. Purwanto fraksi Gerindra dengan tegas menyampaikan bahwa Disparbud jangan lagi membuat anggran yang berlebihan, salah satu contoh misalnya Disparbud Tahun 2021 menganggarkan untuk gaji sebesar 4,5 Milliar, sementara anggaran Tahun 2020 anggaran sebesar 3,5 Milliar tapi hanya terserap 2,9 Miliiar, ini membuktikan bahwa Disparbud tidak akuntable dalam menyusun anggaran sesuai kebutuhan.

Hampir serupa yang disampaikan H. Junarso dari partai PDIP bahwa APBD belanja harus berbasis kinerja, efektif efisien dan terbuka untuk kepentingan masyarakat. Dari partai pengusung sendiri ikut menyampaikan infrastruk bangunan yang belum selesai harus menjadi skala prioritas, sementara bangunan yang sudah ada harus bisa segera bermanfaat sesuai dengan perencanaannya jangan sampai mangkrak.

Dari beberapa catatan dari Dewan banggar DPRD Jepara yang lain dalam pembahasan KUA PPAS 2022 Kab. Jepara antara lain : Pembangunan Hotel Jatikerep Karimunjawa yang mangkrak, Pegawai tempat wisata yang tidak profisional dalam etika dan pelayanan, maka untuk Disparbud Kab. Jepara melanjutkan dan memfungsikan bangunan yang mangkrak masuk dalam skala prioritas pengugunaan anggaran. Dikarenakan Kepala Disparbud Jepara tidak bisa hadir dalam pembahasan, maka yang mewakili pada rapat tersebut belum bisa menjawab secara detail terhadap catatan-catatan yang disampaikan oleh Dewan Banggar DPRD Jepara.

Catatan-catatan yang diberikan sebatas diinventarisasi untuk disampaikan kepada pimpinan dan akan membarikan jawaban setelah koordinasi terlebih dahulu.

Selain dari Disparbud, dari jadwal OPD dalam pembahasan tersebut adalah dari Dinsospermades yang menurut Kepala Dinsospermades Edy Marwoto menganggarkan 24,470 Milliar untuk 10 program kegiatan unggulan yang bertujuan Pengembalian Kualitas Hidup setelah masa PPKM. Saran dan rekomendasi dari Dewan Banggar DPRD Jepara

Dinsospermades adalah masalah Agen E-Warung yang dalam pendistribusian bantuan sembako tidak boleh dibuat paketan dan memberikan kebebasan pada agen E-Warung supaya tidak dimonopoli oleh supliyer tertentu dan harus memberdayakan pengusaha dari hasil petani lokal untuk memasok, karena Jepara termasuk surplus beras.

Evaluasi tenaga penambing TKSK, keluhan operator Desa dalam menginput data penerima bantuan, masalah kartu tani juga menjadi catatan yang harus segara ditindak lanjuti.

Sekda Jepara Edi Sujatmiko dalam kesempatan tersebut memberikan tanggapan, “ bahwa masalah pendistribusian bantuan sosial dan kartu tani memang mengalami berbagai kendala, selain masalah databased juga malasalah nama atau alamat yang tidak sesuai dengan penerima. Akhirnya muncul berbagai masalah di lapangan.

Dari rapat pembahasan KUA PPAS Kab. Jepara pada hari Jum’at tanggal 6 Agustus 2021 disepakati bahwa, OPD yang diberikan saran, rekomendasi dan catatan – catatan oleh Dewan banggar DPRD Kab. Jepara harus benar-benar memperhatikan dan menjalankannya, karena sudah sering diberi masukan dan catatan akan tetapi dalam realisasinya tidak mengindahkan hasil kesepakatan tersebut. Bahkan sektor pertanian dan ekonomi yang dianggarkan di sektor tersebut itu benar-benar untuk kebutuhan petani yang akan berdampak positif atau justru hanya sekedar wacana, karena yang di bangun banyak infrastruktur yang kurang tepat guna.

Sementara tanggapan dari Tri Hutomo dari Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah yang ikut hadir dalam pembahasan tersebut sebagai fungsi kontrol masyarakat yang dihubungi awak media langsung di ruangan, menyatakan bahwa dalam pembahasan KUA-PPAS harus bisa menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra-SKPD) ke dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran tahunan.

Karena Rancangan KUA-PPAS menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis serta mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana pembangunan jangka menengah, jangan sampai terjadi tumpang tindih anggaran antara OPD atau terjadi doble anggaran.

“Berdasarkan prioritas pembangunan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta sinkroniasasi dengan prioritas Provinsi dan Nasional, maka Tema RKPD Kab. Jepara Tahun 2022 akan berjalan selaras dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Jepara.”Ujarnya

Penulis – Purnomo.

Tentang suara javaindo

Periksa Juga

ALMIJ Gelar Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Masa Bhakti 2021-2024

SUARAJAVAINDO.COM, JEPARA – Aliansi Lintas Media Indonesia Jepara ( ALMIJ) menggelar Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.