MOHON KEMBALIKAN KEDAULATAN DAN WEWENANG UNTUK DESA KAMI

SUARAJAVAINDO.COM, GROBOGAN – 12/08/2021.
Berbagai langkah dan upaya mewujudkan ke­daulatan desa sebagai­mana dicita-citakan Undang Undang Nomor 6 Ta­hun 2014 tentang Desa masih harus berhadapan dengan ba­yang-bayang pragmatisme dan pendekatan teknokratis. Besar­an dana desa yang terus ber­tambah dari tahun ke tahun boleh jadi merupakan berkah bagi desa. Namun, apabila ti­dak dibarengi visi mengenai desa berdaulat dan berdaya, aliran dana desa yang tidak di­tangani dengan tepat bisa me­rusak tujuan utama UU Desa.

Ketika bicara mengenai UU Desa, orang kerap hanya me­ngaitkannya dengan dana desa. Kucuran dana desa dianggap sebagai salah satu keunggulan dari UU Desa jika dibanding­kan dengan UU No 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Anggapan itu tidak keliru mes­kipun acap kali menyederha­nakan masalah. Dari catatan pemerintah, anggaran dana de­sa memang terus naik.

Maulana F. Andhi, Konsultan Bidang Tata Pemerintahan dan Regulasi Desa, saat hadir da­lam diskusi yang digelar Lembaga Daulat Desa dan Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi, di Kabupaten Grobogan, Kamis (13/8/2021), menegaskan kembali keutamaan UU Desa yang bukan terletak pada dana desa. Dana desa hanya sarana untuk mewujudkan kedaulatan desa. Keutamaan UU Desa jus­tru terletak pada rekognisi yang diberikan negara kepada kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal skala desa. De­ngan kata lain, warga desa di­beri kesempatan menentukan dan mengatur dirinya sendiri.

Pasal 1 Ayat (1) UU Desa mengatur definisi desa; kemu­dian dipahami sebagai syarat kedaulatan bagi desa, yakni ke­jelasan batas wilayah dan pen­duduk. Pengalaman di lapangan menunjukkan, ketidak jelas­an batas wilayah dan catatan kependudukan menimbulkan efek buruk secara sosial, eko­nomi, dan politik. Batas desa yang tidak jelas rentan memi­cu konflik horizontal.

“Mulai tahun 2007 sampai dengan sekarang ini juga ada pro­blem dalam pemilihan kepala desa (pilkades) karena ketidakakuratan identitas antara war­ga desa yang sedang melak­sanakan pilkades dan warga desa tetangga,” Andhi.

Desa sering dikuasai Para Elite Desa, Di luar batas wilayah, dan kependudukan, problem lain yang dijumpai dalam lima ta­hun berlakunya UU Desa ialah belum optimalnya musyawa­rah desa (musdes). Di sinilah problem politik desa terjadi. Elite desa menguasai musdes dan lebih banyak menentukan arah pembangunan desa. Kon­disi ini bertentangan dengan maksud musdes yang diharap­kan bisa menampung aspirasi masyarakat secara utuh seba­gai bentuk kedaulatan desa.

Kerap kali problem elite ini menjadi pangkal dari alokasi dana desa yang tidak tepat gu­na. Ada ketidaksesuaian antara pemanfaatan dana desa dan kebutuhan warga. Jika itu terjadi, harus ada pembenahan. “Problem ini yang menjadi medan pertempuran kita hari ini ketika UU Desa telah ber­jalan selama lima tahun,” ujar Andhi.

“Dari sini kami langsung menyurati Kementerian Da­lam Negeri dan Kementerian Desa supaya mekanisme mus­des diubah. Harus ada perwa­kilan dari warga desa yang ter­libat dalam musdes,” katanya.

Beberapa contoh sukses de­sa yang berdaulat dan berdaya menunjukkan besarnya partisipasi warga desa akan arah pembangunan di tempat me­reka tinggal. Muncul desa-desa tematik yang berakar pada ke­kuatan sosial mereka, misalnya desa wisata, desa kerajinan, desa batik, dan desa gerabah.

“Kemampuan desa untuk mengelola kewenangan dan aset bergantung pada tiga as­pek, yaitu kapasitas sosial atau sumber daya manusia di desa, kapasitas politik dan kepemimpinan kepala desa, serta kapasitas birokrasi yang dimi­liki aparatur desa. Ketiganya menjadi kunci. Namun, tanpa kapasitas sosial warga, peme­rintah desa tak punya apa-apa. Kekuatan ada di kapasitas so­sial warga untuk menggerak­kan desa,” ujar Andhi, yang juga merupakan Koordinator Satuan Tugas Khusus GN-PK Provinsi Jawa Tengah .

Jalan perubahan, dengan modal sosial yang kuat, cara pandang dalam me­lihat dana desa pun idealnya berubah. Sayang, tidak semua desa mampu bernegosiasi de­ngan kekuatan pragmatisme yang kerap datang bersamaan dengan penyaluran dana itu. Kondisi ini terjadi karena dana desa kerap diikuti dengan per­mintaan program oleh kabu­paten/kota. Hal ini tidak hanya berpotensi mengancam kedau­latan desa, tetapi kembali me­letakkan desa sebagai obyek.

Mewujudkan otonomi desa melalui visi desa berdaulat dan berdaya sejatinya adalah jalan perubahan, bahkan jalan ideo­logis, untuk memberikan kem­bali suara kepada warga desa. Dana desa dan mekanisme fis­kal hanyalah cara menuju ke sana, tetapi cara pandang da­lam melihat desa mesti ber­ubah, yakni tidak lagi tekno­kratis dan berorientasi proyek. (Red).

Tentang suara javaindo

Periksa Juga

Antusias Warga Dalam Pemilihan RT Dan RW Desa Sukorejo Bak Pemilihan Kepala Desa

SUARAJAVAINDO.COM – GROBOGAN -Tidak Seperti Biasa, Setelah adanya Rapat Koordinasi warga pada hari sabtu tgl …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.