Breaking News

TRAGEDI DEMOKRASI DI TAMANSARI

SUARAJAVAINDO.COM, JEPARA – Setelah adanya insiden pengusiran kepada Media dan beberapa anggota LSM dari ruang rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Jepara Tahun 2022, yaitu antara DPRD dan OPD pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 di Ruang Serbaguna DPRD Kab.Jepara

Rapat pembahasan KUA PPAS terbuka dan tertutup untuk umum ini sudah dimulai sejak Rabu 4 Agustus 2021. Rapat pembahasan dimulai ditingkat Banggar dan baru tiga hari terakhir digelar ditingkat Komisi bersama OPD sebagai mitra.

Dihari sebelumnya, media dan LSM tidak ada masalah untuk meliput dan mengikuti jalannya rapat pembahasan, akan tetapi di hari terakhir pembahasan, hari Sabtu 7 Agustus 2021 yang agendanya pembahasan KUA PPAS 2022 bersama DKK, PUPR, PERKIM, DISKOMINFO, DISHUB, BUMD (PDAM dan PERUSDA ANEKA USAHA) “dibahas secara internal, media dan yang tidak berkepentingan dipersilahkan meninggalkan ruang rapat” hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif sebagai pimpinan rapat kepada wartawan, awak media dan beberapa anggota LSM saat baru membuka rapat pembahasan jam 10.30 WIB diruang Serbaguna DPRD Jepara, yang langsung memutuskan tanpa adanya kesepakatan dalam forum.

Ditempat terpisah, Tri Hutomo Sekretaris DPD Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) sekaligus Ketua LBH di Jepara yang juga diminta meninggalkan ruangan pada kesempatan itu, menanggapi jika rapat internal rapat tertutup dimanapun organisasi maupun lembaga itu hal biasa, tapi pembahasan apa dulu ? Kalau dia rapat mau internal ada bahasan-bahasan sifatnya khusus sifatnya dirahasiakan itu bisa, tapi sepanjang itu pembahasan RAPBD maupun APBD mulai di Banggar sampai Komisi itu tidak ada satu klausul pun di dalam Undang-undang menyebutkan ada istilah rapat tertutup untuk melakukan pembahasan anggaran.

“Harus diketahui masyarakat, tidak boleh dirahasiakan, karena anggaran ini menyangkut kepentingan publik,” tegasnya.

Kalau memang ada informasi yang dirahasiakan itu panduannya ada di pasal 17 di Undang-undang Keterbukaan Informasi.

“Kalau APBD ini mulai dari Musrenbang, pembahasan di Bappeda apalagi di Dewan itu tidak boleh ditutup-tutupi harus di publis kepada masyarakat, disampaikan kepada masyarakat, mulai rancangan APBD sampai rancangan APBD Perubahan, mana ada istilah rapat tertutup,” pungkasnya.

Terakhir katanya, ini adalah kemunduran dalam demokrasi membangun Jepara, satu yang perlu ditekankan jika ingin mengecualikan informasi atau namanya merahasiakan dasarnya UU 14 Tahun 2008 tentang informasi yang dirahasiakan pada pasal 17 itu diterangkan. Apalagi ini juga menyangkut tugas dan profesi kawan – kawan wartawan untuk mendapatkan sebuah berita yang layak untuk disampaikan kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999

Laporan berita yang disampaikan oleh jurnalis ialah sebuah fakta. Tidak ada berita dengan kabar kebaikan dan keburukan. Atau, berita menjatuhkan dan menguntungkan. Yang ada hanyalah sudut pandang (view point) jurnalis dalam memberitakan peristiwa. Sehingga, apabila ada yang menganggap bahwa kerja jurnalistik hanya mengabarkan keburukan, justru kewarasan pejabat publik ini yang patut dipertanyakan.

Justru informasi yang disampaikan oleh para jurnalis ialah corong keresahan dari masyarakat. Ia adalah kritik yang terukur untuk mengingatkan penguasa agar memperbaiki sistem yang salah. Sekaligus, ia adalah neraca keseimbangan dari ancaman kesewenang-wenangan sebagai bagian dari upaya menjaga checks and balance. Bahwa pers sebagai bagian dari pilar demokrasi, ia harus tegak berdiri dan saling menopang.

Namun, apabila kerja jurnalistik sudah dicederai, hal ini sejatinya sama dengan kemunduran penegakan HAM di Indonesia. Sebab, kebebasan berekpresi menjadi hal yang fundamental dalam penegakan HAM. Lebih jauh, HAM tidak akan pernah berkembang jika media massanya dihantui oleh orang-orang yang anti pers.

Pada saat waktu jeda dalam rapat pembahasan KUA PPAS 2022 Kab.Jepara, awak media mencoba klarifikasi atas insiden tersebut kepada Ketua DPRD Kab.Jepara. Dalam ruangan Ketua DPR Haizul Ma’arif menjelaskan kronologi atas insiden tersebut, dijelaskan menurut keterangannya bahwa sebelum meminta keluar awak media dan anggota LSM dari ruangan rapat tersebut beliau “Mendapatkan bisikan dari belakang”, tidak tau jika kemarin media dan LSM juga hadir dalam pembahasan tersebut, dan juga berdalih atas dasar DPR adalah Lembaga Kolektif Kolegial.

Hal ini sangat disayangkan karena Ketua DPRD sebagai pimpinan rapat mengambil suatu keputusan yang telah mengabaikan Undang-Undang yang merupakan sebuah regulasi tatanan hukum, dan tentu bisa menciderai kemitraan yang telah terbangun bersama antara lembaga Eksekutif, Legislatif, Media dan LSM sebagai fungsi kontrol suatu kebijakan.***

Penulis – Purnomo.

About suara javaindo

Check Also

RS PKU MUHAMMADIYAH MAYONG SELENGGARAKAN BAKTI SOSIAL PENGOBATAN GRATIS

SUARAJAVAINDO.COM- JEPARA – Dalam rangka meperingati hari jadinya yang ke 11 Rumah Sakit PKU MUHAMADIYAH …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.