Terkesan Asal-asalan, Pembangunan Talud di Desa Prampelan Demak Dikeluhkan Warga

SUARAJAVAINDO.COM, DEMAK –
Adanya Pelaksanaan Proyek pembangunan talud Dukuh Alkhasanen Desa Prampelan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak diduga tidak transparan, Lantaran adanya hasil dari pembangunan Bantuan Keuangan Khusus di Desa Prampelan tersebut terkesan asal-asalan dan tidak sesuai harapan maka warga desa tersebut berharap kepada Satuan Tugas GN-PK Provinsi Jawa Tengah bisa mengusut tuntas berbagai permasalahan terkait adanya dugaan maladministrasi, pungli, gratifikasi dan indikasi penyalahgunaan wewenang jabatan dari Pemdes dan organ pelaksana teknis pada aparatur tata pemerintahan desanya tersebut.

Dari sumber data dan narasumber yang dihimpun di lokasi, Jumat (06/08/2021). Pembangunan yang dikerjakan terkait pembangunan talud di Desa Prampelan tersebut justru malah membuat repot warga setempat karena justru dengan kondisi pasca pembangunan talud tersebut lingkungan sekitar RW.02 malah terkesan tidak baik dan saluran pembuangan air tidak berfungsi sehingga menyebabkan banjir dan genangan air tiap kali ada hujan seperti apa yang telah disampaikan warga masyarakat pada RW.02 Desa Prampelan tersebut.

“Seharusnya proses pembangunan talud tersebut yang tertera pada papan proyek senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) agar masyarakat tahu sumber anggarannya dari mana, besaran anggarannya berapa, Kalau hasil dan progress pembangunan atas proyek talud di wilayah RW.02 kayak gini masyarakat jadi tidak tahu dan selalu mempertanyakan,” jelas Moh. Kandiq yang merupakan salah satu anggota Satgas Khusus GN-PK Provinsi Jawa Tengah.

Sumber lain menyebutkan, dalam aturan Perpres mengatur regulasi setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek dengan menyesuaikan pagu anggaran dalam proses pembangunan bersumber dari anggaran dan bantuan apa.

“Papan proyek gunanya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek tersebut. Kalau tidak ada, bagaimana masyarakat bisa ngerti,” tambah Moh. Kandiq.

Menurut sumber yang di terima awak media, tidak adanya transparansi dan kondisi pelaksanaan hasil dari pembangunan talud tersebut juga diduga menyalahi aturan sesuai dengan Undang–undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Salah satu pekerja yang tidak mau disebutkan namanya, saat di konfirmasi awak media, Kamis (06/08/2021) tentang pelaksanaan pekerjaan talud tersebut dirinya hanya menjawab tidak tahu menau. Dirinya mengatakan silahkan langsung ke TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), katanya.

“Saya hanya pekerja, soal papan informasi saya tidak tau menau apalagi tentang anggaran, silahkan langsung tanyakan ke Ketua TPK,” terangnya.

Ditempat terpisah, saat di konfirmasi awak media, bahwa TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yaitu MS yang melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut diduga juga merupakan salah satu dari anggota dari BPD Prampelan masih kerabat Kepala Desa Prampelan.

Sementara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 (Permen PU 29/2006), tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, serta Permen PU 12/2014 atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/20014 disebutkan, salah satu terkait persyaratan penampilan bangunan gedung, yang salah satunya memperhatikan aspek tapak bangunan, termasuk pemasangan papan nama proyek untuk memperhatikan keamanan, keselamatan keindahan dan keserasian lingkungan.

Selain itu, agar masyarakat mengetahui sumber anggaran, besaran anggaran maupun volume, sedangkan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 dan Perpres No 70 tahu 2012, tertuang terkait kewajiban memasang papan nama proyek. (Red).

Tentang suara javaindo

Periksa Juga

Dorong Percepatan Vaksinasi, Kapolres Demak Lakukan Pengawasan di PT. JSP

SUARAJAVAINDO COM, DEMAK – Kepala Kepolisian Resor Demak AKBP Budi Adhy Buono mendorong percepatan pemenuhan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.