Sejumlah Toko Modern Berjejaring yang Melanggar Perbup Terancam Ditutup

SUARAJAVAINDO.COM, SEMARANG – 23/07/2021. Pemberlakuaan PPKM Darurat di Kabupaten Semarang tidak menutup kemungkinan banyak pelanggaran protokol Kesehatan pada pembangunan toko swalayan/minimarket yang bertempat di Candirejo,Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.”Candi Mart” yang terletak bersebelahan dengan kantor desa candirejo Candirejo sendiri di bawah kecamatan tuntang masih Zona Merah,banyaknya pekerja tidak mengunakan masker menjadi perhatian Publik dan Masyarakat sekitar.

”Candi Mart” sendiri telah melanggar Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2015 tentang Pembatasan Toko Modern,serta Peraturan Bupati Semarang Nomor 113 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional,pusat Pembelanjaan dan toko Modern,serta Toko Modern aatau Minimarket harus di Jalan Nasional,apalagi melanggar jarak pasar dengan Pasar candirejo,toko kelontong di depan serta sampingnya harus gulung tikar,Pemerintah desa tidak bisa melihat dampak ekonomi yang timbul dari dasar izin lingkungan dan berdirinya bangunan sesuai KRK/IMB tidak sesuai Peruntukannnya.Butuh perhatian dinas terkait atas berdirinya Candi Mart di Candirejo,apakah peruntukannya sesuai dengan perizinannya,Apakah bisa izin di keluarkan sedangkan obyek tokonya melanggar Peraturan.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang( Wisnu Wahyudi,Fraksi PDI.P) setelah di konfirmasi oleh Litbang Hukum media MHI membenarkan bahwa banyaknya pelanggaan perda sejumlah toko modern karena tidak adanya peringatan oleh pelaksana perda sesuai rekomendasi perizinan yaitu Dinas Perdagangan dan Dinas penanaman Modal Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kabupaten Semarang,Satpol PP sebagai Penegak Perda tentunya bisa menutup Pelanggaran Pelanggaran Perbup,Contoh di jalan Patimura depan Perum Mapagan Ungaran ada ‘Patimura Mart’ didalamnya sistemnya ALFAMART,di jalan ambarawa banyubiru ada ‘POJOK SARI MART” di dalamnya brand yang sama ALFAMART,Pengusaha mulai membohongi Publik dan Izin ,kalau nama toko diganti sistemnya di ganti,apakah berdiri 2 izin dalam tempat yang sama,banyaknya toko jejaring di setiap kecamatan melanggar perda jarak pasar 500m dari pasar tradisional, satpol PP juga tidak bisa menutup yang ada nama toko di hapus tidak jelas tulisane toko apa,ini hanya mengelabui masyarakat saja,bila suatu saat masyarakat membeli produk di toko jejaring produknya kedaluwarsa siapa yang mau bertanggung jawab ,di tuntut perusahaan alfamart apa nama Toko yang baru,ini sangat membingungkan,Ujar Wisnu. (AN).

Tentang suara javaindo

Periksa Juga

Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Koti MAHATIDANA Pemuda Pancasila Se-Jateng

SEMARANG – SUARAJAVAINDO.COM – Komando Inti MAHATIDANA Pemuda Pancasila Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.