Breaking News

Projo Blora Dukung Pemkab Blora Vaksinasi Serentak di 25 Lokasi

SUARAJAVAINDO.COM, BLORA – Setelah batalnya Kimia Farma mengadakan Vaksinasi COVID-19 Berbayar dikarenakan banyaknya protes masyarakat melalui ormas termasuk salah satunya Projo (Pro Jokowi) salah satu Relawan Jokowi terbesar dan memiliki slogan Setia di garis rakyat.

Menyikapi kondisi ini, DPC Projo Blora mewakili ketua DPC Projo Blora Suhatmi, Sekretaris Projo Blora Ramadona Budi Raharjo meminta kepada pemerintah daerah agar mengoptimalkan fasilitas kantor pemerintah baik itu puskesmas, posyandu, kantor desa, Koramil, Polsek, sekolah dan pabrik-pabrik agar dapat menjadi sentra vaksin gratis, ” iya melalui arahan DPP Projo kita meminta kepada Pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten sampai desa bisa mengoptimalkan aset pemerintah dan swasta menjadi tempat sentra vaksinasi gratis.

Untuk mencapai target kekebalan komunal (herd imunity) 70 persen populasi sesuai arahan Presiden Jokowi, Projo Blora siap bergotong royong bersama PAC dan Ranting Projo di setiap Kecamatan membantu sosialisasi dan mobilisasi warga agar target diatas dapat tercapai secepatnya, demi keselamatan rakyat ditengah Pandemi COVID-19 adalah yang utama ucap Ramadona Budi Raharjo selaku sekretaris Projo Blora.

Pada kesempatan yang berbeda Dewan Penasehat Projo Blora KOLONEL (purn)SUTRISNO, mengatakan Projo Blora siap mendukung Keputusan Presiden Jokowi terkait vaksinasi Gratis untuk Rakyat dan kita akan memastikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara gratis dapat tercapai sesuai target terutama di Kabupaten Blora sebagaimana di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) pada pasal 3 ayat (4) Penerima Vaksin dalam pelayanan Vaksinasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis. dimana pasal ini juga tidak diatur/dirubah dalam PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Jika ingin mempercepat herd immunity, mestinya pemerintah memperbanyak titik layanan vaksinasi secara massif. Misalnya Puskesmas, klinik, kantor-kantor kelurahan, RW dan posyandu. Bukan dengan membuka layanan vaksin komersial bagi sebagian masyarakat.

“Karena secara prinsip vaksinasi adalah tanggung jawab pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintah tidak boleh lepas dari tanggung-jawab tersebut.

Red

About suara javaindo

Check Also

Presiden RI Joko widodo Resmikan Bandara Ngloram Cepu/Blora

SUARAJAVAINDO.COM – BLORA, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) Pada Jumat, (17/12/2021) meresmikan Bandar Udara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.