Breaking News

Ada Apa, Forum Lembaga dan Pers di Demak merasa Dikecewakan Oleh Opnum LSM Terkait PTSL di Tahun 2021

SUARAJAVAINDO. COM, DEMAK – (03/07/21)


Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Demak tahun 2021 sangat banyak aduan masuk dari masyarakat dan beberapa informasi terkait PTSL di Kabupaten Demak tahun 2021 sampai dengan banyaknya pemberitaan lewat media sosial dan media online menjadi pertanyaan dan perbincangan tidak hanya dikalangan masyarakat saja akan tetapi sampai ke lembaga institusi pemerintahan terkait Kabupaten Demak bahkan sampai dengan Aparat Penegak Hukum yang ada di Demak.

Terkait hal itu dan menurut informasi yang terus berkembang dan menjadi bahan pertanyaan publik terkait adanya pungutan-pungutan lain terkait jual beli patok dan penarikan dana kepada desa-desa dengan dalih adanya biaya pendampingan yang menurut informasi dari sejumlah para saksi yang secara kebetulan adalah pihak pemerintah desa dan panitia pelaksana program PTSL desa saat ditemui awak media menyatakan bahwa ada oknum yang mengaku sebagai Ketua LSM di Demak yang diduga melakukan penagihan ke desa-desa atas dasar penjualan dan proses jual beli patok PTSL dan juga melakukan MOU kesepakatan perjanjian dengan pihak pemerintah desa untuk melakukan proses pendampingan desa terkait pelaksanaan program PTSL tersebut dengan asumsi ada pembayaran yang harus dibayarkan oleh pihak desa kepada oknum tersebut, padahal dalam hal ini sudah di SKB kan oleh 3 Kementerian bahwa untuk pelaksanaan program PTSL adalah dicanangkan oleh Presiden RI secara langsung yang diperuntukan untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada lapisan masyarakat secara penuh.

Dalam hal ini menurut sumber dan informasi yang didapat bahwa dalam hal ini oknum tersebut berinisial “AK” yang dalam hal ini diduga melakukan pungutan liar di desa dengan mengatasnamakan suatu lembaga LSM dan juga pengurus yang menjabat sebagai Sekretaris Forum lembaga Pers dan LSM di Kabupaten Demak.

Apakah hal ini dapat dikatakan melakukan PUNGLI ? Menurut beberapa nara sumber yanh tidak mau disebutkan identitasnya dan juga termasuk salah satu anggota dari Forum tersebut menyatakan bahwa tidak tahu apa-apa dan selama menjalankan tugas dari forum hanya sebatas mendatangi desa-desa akan tetapi semua alur proses pengadaan patok dan pendampingan sampai dengan penyerahan dana-dana PTSL tersebut diduga yang menerima adalah oknum “AK” karena ada semacam bukti tertulis berupa kwitansi pembayaran untuk penerimaan dana pengadaan patok dan penarikan dana dalam hal untuk biaya jasa pendamping.

Bahkan dalam keanggotaan dari forum lembaga dan media di Demak, menyatakan bahwa banyak yang kurang paham dan tidak tahu menau terkait dengan dana-dana tersebut yang diduga diterima dan ditagih oleh oknum “AK” jumlah totalnya berapa dan siapa serta desa mana saja dan jumlah nominalnya berapa, akan tetapi karena dilakukan klarifikasi langsung yang dilakukan oleh beberapa anggota dari forum tersebut dengan mendatangi desa diketahui bahwa adanya kwitansi dan penyerahan sejumlah dana-dana tersebut ditarik dan ditagih oleh “AK” dengan mendatangi ke desa-desa tersebut secara personal sehingga para anggota forum lain merasa kebingungan dan kurang adanya keterbukaan dari “AK” kepada anggota forum lainnya.

Dalam PTSL tahun 2021 ini, Kabupaten Demak mendapatkan quota sebanyak 70.000 bidang jadi jika dikalkulasi dengan dalih adanya biaya “pendampingan” sebesar Rp. 20.000,-/bidang,
maka 70.000 x 20.000 = Rp. 1, 4 Milyar.

Belum lagi jika patoknya-pun diborong. Harga patok di kantor ATR/BPN berkisar Rp. 9.000,- an atau anggap saja Rp.10.000,- dan dijual oleh “AK” Rp. 20.000,- saja seperti yang ada di Desa Solowire Kecamatam Kebonagung, maka nilainya 10.000 x 4 x 70.000 = Rp. 2,8 Milyar, jadi sebagai catatan untuk total jumlah rincian bahwa jika semua desa di Demak yang melaksanakan program PTSL yang telah membuat MOU dengan Forum tersebut, akan tetapi dalam hal ini semua kegiatan dan penerimaan dana telah dipolitisir sepihak oleh “AK” sehingga para anggota yang lain juga merasa bingung karena tidak tahu menahu atas segala hal yang dilakukan oleh “AK” tersebut dengan mendatangi desa-desa.

Seperti adanya keterangan dan penjelasan dari salah satu anggota forum yang memang menyatakan bahwa beberapa desa telah dibagi dan dibuat pengelompokan akan tetapi desa dan kelompok yang telah dibagi sesuai hasil keputusan forum yang bersangkutan tidak pernah diberikan wewenang apapun oleh “AK” akan tetapi justru malah segala bentuk proses pengadaan patok dan pendampingan dikelola dan dilaksanakan sendiri oleh “AK” dan tidak ada koordinasi apapun kepada pihak anggota lain karena “AK” juga diduga memberikan kwitansi atasnama pribadi dan lembaganya sendiri bukan atas nama forum.

Hal ini tentunya membuat suasana dalam forum menjadi benturan dan rasa kebingungan satu sama lain anggota dari forum tersebut, hal ini sampai sekarang pun juga tidak ada kejelasan serta pertanggung jawaban dari “AK” terkait masalah keuangan dan pembayaran yang telah diterima dan ditarik oleh “AK” dengan mendatangi desa-desa.

Demi kondusifnya hubungan antar lembaga dan media dalam forum tersebut hendaknya adanya suatu keterbukaan dari “AK” terkait masalah langkah dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh “AK” agar tidak terjadi saling curiga dan keterbukaan harus diterapkan. (Red).

About suara javaindo

Check Also

Harus Diamputasi Akibat Kanker Tulang, Kiki Kini Bisa Jalan Lagi Berkat Kaki Palsu Pemberian Kapolres Demak

SUARAJAVAINDO.COM, DEMAK – Polres Demak menggelar bhakti sosial pemberian kaki palsu terhadap Kiki Triyatno (11) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.