Pemkab Blora siap menerima konsep pembangunan pertanian ke depan

SUARAJAVAINDO.COM, BLORA – Bupati Blora Arief Rohman (AR) menyatakan kesiapannya dalam menerima konsep pembangunan sektor ekonomi pertanian yang disodorkan Front Perjuangan Rakyat (FPR). Kesiapan ini dinyatakan Bupati AR saat menerima audiensi FPR di Gedung Pertemuan Setda Blora, Kamis, 8 April 2021. FPR sendiri merupakan gabungan beberapa organisasi massa petani, pemuda dan mahasiswa, dan lembaga swadaya masyarakat.

“Kami siap menerima, dan nanti bisa kita agendakan bertemu lagi dengan tim kecil yang terbatas jumlahnya untuk menyusun konsep bersama,” katanya sebelum menutup audiensi yang menghadirkan puluhan orang massa FPR dan diikuti sejumlah pejabat di dinas terkait.

Bupati mempersilakan FPR untuk membentuk tim kecilnya, yang nantinya dijadwalkan untuk bertemu dengan tim terbatas dari Pemkab Blora dalam menyusun rumusan pembangunan ekonomi pertanian.

“Setelah ini nanti kita jadwalkan waktunya lagi, kapan diagendakan pertemuan terbatas,” ujar Bupati AR.

Konsep yang disodorkan FPR sendiri hampir persis dengan gagasan Bupati AR untuk mengintegrasikan sektor ekonomi pertanian dan peternakan. Hanya saja di konsep FPR, kata Koordinator FPR Lukito, ketersediaan lahan bagi seorang petani harus memenuhi standar.

“Data menunjukkan jika rata-rata seorang petani di Kabupaten Blora ini rata-rata seper-empat hektar. Dengan luasan lahan ini, dalam penelitian kami, petani justru minus Rp30 ribu hingga Rp35 ribu setiap harinya untuk membiayai kehidupannya dari awal proses produksi hingga panennya. Ini adalah persoalan kemiskinan. Sehingga ketersediaan lahan sebagai alat produksi menjadi penting untuk diperhatikan. Standar minimal untuk setiap keluarga petani adalah 2 hektar, dan idealnya ya lebih dari 2 hektar,” kata Lukito usai audiensi yang menggabungkan organisasi massa Lidah Tani, Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Forum Perjuangan Pemuda Desa (FPPD), Barisan Perempuan Tani (Bapertani), dan LBH Gema Pembebasan.

Dalam konsep yang disodorkan FPR, ketersediaan lahan yang mencukupi ini akan ditanami berbagai jenis tanaman produksi, semisal: padi, jagung, singkong, sayuran, palawija, dan perkebunan rakyat. Sementara dari peternakannya, mulai dari ayam, kambing, sapi, hingga bebek yang kotorannya diolah menjadi pupuk kompos yang digunakan untuk mendukung proses produksi di pertanian. Sebaliknya dari limbah pertanian dapat digunakan untuk pakan ternaknya.

“Untuk menjadi sebuah industri kelompok di sektor pertanian peternakan, perlu memberikan nilai tambah produk hasil pertanian. Perlu penggilingan padi, blower beras, pengolahan singkong, atau pengolah jagung serta pengolahan tanaman lainnya. Dengan nilai tambah ini, perolehan hasil dari petani akan meningkat,” bebernya. ***

Tentang suara javaindo

Periksa Juga

Kolaborasi ORMAWA UNDIKMA Ajak Kecamatan dan Desa Sinergi Lakukan Pengabdian Masyarakat

SUARAJAVAINDO.COM, LOMBOK TIMUR -Organisasi Kemahasiswaan adalah tempat berkembangnya nalar kritis untuk peduli kepada masyarakat. Organisasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.